Jangan tertipu dengan kata "Sustainable Development, Net Zero, dan Keadilan Sosial"!

Penggunaan frasa dan kata sustainable development, net zero, dan digitalisasi terkesan modern. Namun kita harus cermati dari mana sumber ide tersebut. Sustainable development atau pembangunan berkelanjutan sekilas terdengar ideal untuk sebuah pembangunan pada negara. Tetapi kita rakyat harus waspada memilih pemimpin yang selalu menggunakan frasa tersebut karena dia terhubung ke global elite yang bermarkas di Davos.

Frasa sustanaible development tak bisa di pisahkan dari agenda Great Reset.

Great Reset adalah plot yang dibuat oleh elit global teknokratis untuk mendirikan Tatanan Dunia Baru sosialis-komunis. The Great Reset akan menghapuskan hak milik mayoritas, serta kedaulatan individu dan nasional, dan menghapus sisa-sisa terakhir dari kebebasan pribadi. Ia menggunakan covid-19 dan perubahan iklim sebagai dalih untuk memperbudak apa yang tersisa dari umat manusia, menggunakan penguncian yang tidak pernah berakhir, vaksin eksperimental, dan pengawasan yang meluas dan tak terhindarkan.

https://www.independent.org/publications/article.asp?id=14039

Frasa frasa diatas menawarkan sesuatu yang ideal namun dalam kenyataanya akan menghilangkan hak-hak public secara umum. Sebut saja kebijakan Net Zero. Kebijakan ini adalah sebuah agenda kebijakan untuk mengurangi emisi CO2 dan Nitrogen Dioksida ke level terendah atau nol. Salah satu caranya adalah dengan memaksakan penggunaan kendaraan listrik karena kendaraan dengan bahan bakar minyak akan menghasilkan CO2. Sekilas tampak ideal , udara jadi bersih namun ingat apa yang akan terjadi ketika kendaraan listrik sudah menjadi kendaraan umum dijalanan. Ketika terjadi mati listrik maka semua akan terhenti. Itu berbeda jika kendaraan BBM. BBM adala sumber energi sementara baterei bukan sumber energi hanya penyimpan engergi. Kasus kedua kebijakan Net zero yang sangat merugikan masyarakat umum adalah Net zero nitrogen dioksida. Nitrogen dioksida dhasilkan oleh kotoran binatang ternak. Negara dan pejabat negara yang sudah mengadopsi kebijakan ini adalah Belanda dan beberapa negara Eropa lainya. Dengan alasan Net Zero Nitrogen dioksida pemerintah Belanda mamaksa para petani yang sudah turun temurun dari generasi ke generasi harus menjual lahan pertanian dan peternakan mereka untuk memenuhi standar Net Zero. Pelarangan iklan “daging”. Apa yang terjadi, para petani menolak kebijakan tersebut. Namun negara sudah dikuasai oleh politisi yang mempunyai komitmen dengan agenda great reset sehingga mungkin perjuangan petani Belanda akan sia-sia.

This is the “social justice” aspect of stakeholder capitalism and the Great Reset. Governments, banks, and asset managers use the Environmental, Social and Governance (ESG) index to squeeze non-woke players out of the market. The ESG index is essentially a social credit score for rating corporations.

Ini adalah aspek “keadilan sosial” dari kapitalisme pemangku kepentingan dan Great Reset. Pemerintah, bank, dan manajer aset menggunakan indeks Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) untuk mengeluarkan pemain yang belum mengikuti aturan dari pasar. Indeks ESG pada dasarnya adalah skor kredit sosial untuk perusahaan pemeringkat.

https://www.independent.org/publications/article.asp?id=14039

Kebijakan negara akan ditentukan oleh Stake Holder (Pemegang kepentingan) dan politisi. Siapakah stake holder yang bisa mempengaruhi tersebut? Mereka adalah perusahaan besar yang sudah mengikuti ESG.

Hal ini tampak bagus bagi keberlangsungan pembangunan namun untuk siapa pembangunan itu? Industri kecil dan menengah akan hancur jika mereka harus mengikuti aturan ESG. Kamu bisa membayangkan jika para pedagang kecil harus mengikuti standar yang dibuat oleh perusahaan besar. Tujuan dari ESG secara ekplisit adalah menguasai pesaing dari kalangan bawah. Hanya perushaan besarlah yang bisa bersaing sementara perusahaan kecil dan menengah akan gulung tikar.

Di dalam agenda Great reset ada beberapa target yang harus dicapai seperti kebijakan Net Zero, identitas digital dan pasport vaksin dan perubahan iklim. Semua aturan dibuat agar negara bisa mengontrol semua kegiatan warga negara baik aktifitas fisik maupun keuangan.

Unsurprisingly, stakeholder capitalism has been seen as a new approach to achieving socialism, even by socialists.As I’ve suggested, stakeholder capitalism tends toward “corporate socialism,” or “capitalism with Chinese characteristics,” two ways of understanding the overall economics of the Great Reset

Tidak mengherankan, kapitalisme pemangku kepentingan telah dilihat sebagai pendekatan baru untuk mencapai sosialisme, bahkan oleh kaum sosialis. Seperti yang telah saya sarankan, kapitalisme pemangku kepentingan cenderung ke arah "sosialisme korporat", atau "kapitalisme dengan karakteristik China", dua cara untuk memahami keseluruhan ekonomi Great Reset.
https://www.independent.org/publications/article.asp?id=14039

Isu Pandemic dan Perubahan Iklim adalah dua isu yang akan selalu dibawa untuk meraih tujuan dari Great Reset tersebut. Nah , dari sini silahkan anda perhatikan para pemimpin yang selalu berpedoman kepada kedua hal tersebut. Jika mereka berkuasa mau tidak mau akan ada kebijakan yang harus sesuai dengan agenda Great Reset. Itu nampak ideal tetapi akan ada sebagian kelompok masyarakat yang tersingkirkan. Ide Smart city atau kota cerdas bukan hal yang indah akan tetapi adalah total kontrol yang akan dikembangkan dan menerapkan social kredit sistem. Semua terhubung dengan barcode. Setiap orang harus melihat kredit social pada akun penghitung milik pemerintah. Jika skore anda bagus anda bisa bepergian , naik pesawat, masuk stasiun dan lainya. Namun jika skore kamu merah, kamu akan terkunci dan tak bisa memasuki stasiun kereta api jika kamu ingin bepergian. Mungkin sekarang belum tapi gejalanya sudah terasa. Apakah anda bisa masuk stasiun atau bandara tanpa barcode vaksin pasport? Apakah Great Reset itu bagus? Akankah suatu saat nanti di Indonesia juga akan seperti di negara Eropa ketika negara mengatakan bahwa lahan pertanian ini tidak memenuhi standar ESG dan kemudian para petani harus menjualnya? …. Hati-hatilah memilih pemimpin. Pilihlah pemimpin yang loyal dengan semua kepentingan rakyat bukan kepentingan korporat atau sekelompok orang dibelakang mereka.